Teori Politik Islam – “Demokrasi Ala Islam”

KONTRAK POLITIK

A.      TEORI KONTRAK

 Para mujtahid aliran-aliran Islam secara keseluruhan – selain kelompok syiah – bersepakat bahwa jalan untuk mencapai dingklik keimamahan yakni melalui pemilihan dan kemufakatan.  Keimamahan identik dengan Kontrak (yaitu kontrak antara Imam dan Umat.

B.      MUAMALAT DAN BAI’AT

Kontrak Keimamahan yakni bab dari kontrak-kontrak yang ada dalam muamalat. Kontrak Keimamahan ini disebut dengan Bai’at. Kontrak keimamahan dalam sistem sosial yang disebut dengan bai’at ini sanggup disebut sebagai kontrak terbesar yang menjadi sentral semua bentuk kontrak yang lain dan menjadi pilar yang menopang berjalannya system pemerintahan.                                                         

C.       KEHORMATAN KONTRAK DALAM ISLAM

Allah telah mewajibkan bagi umat Islam untuk menepati kontrak. Terdapat dalam Quran diantaranya (AlMaidah ayat 1)(AlIsra’ ayat 34)(AnNahl ayat 91).

a.       Syarat-syarat kontrak keimamahan

Pihak Pemberi mandat dari kontrak keimamahan yakni Umat – orang-orang muslim. Umat yakni pemilik kedaulatan dalam duduk kasus kepemimpinan umum.

b.      Sumber Kekuasaan Tertinggi

Keimamahan yakni mandat umat. Semua kebijakan seorang imam dalam kapasitasnya sebagai kepala Negara, dalam bentuk kekuasaan dan perwalian, harus dirujuk kembali kepada aspirasi umat.

c.       Konsep Iktifa atau Representasi

Iktifa’ – Mencukupkan pelaksanaakannya dari sebagian umat – Identik dengan perwakilan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban.

Pemilihan Imam yakni Fardhu kifayah – kewajibannya sanggup dilaksanakan dengan mekanisme perwakilan atau representasi.

d.      Ahlul Halli Wal Aqdi

Yaitu orang-orang yang mempunyai kualifikasi untuk menentukan imam. Mereka bertugas menentukan calon khalifah dan melaksanakan Ijab kontrak. Mereka bertindak sebagai wakil umat secara keseluruhan. Institusi ini mesti terbentuk sebagai sebuah lembaga. Bentuknya diserahkan kepada umat sesuai dengan situasi dan kondisi zaman.

Syarat-syarat Ahlu Halli wal Aqdi:

-          Istiqomah, integritas(amanah), wara’(takwa dan berakhlak mulia)

-          Memiliki kapabilitas keilmuan.

-          Memiliki perilaku dan kebijaksanaan (alhikmah).

Dengan kata lain – Beretika agama yang mulia memilik pengetahuan perihal aturan jabatan kekhalifahan dalam agama, pengetahuan – politik dan pengalaman politik.

Mereka yakni para ulama, pemimpin dan pemuka rakyat yang gampang dikumpulkan.

e.      2  Institusi yang berbeda

Ahlu Halli wal Aqdi tidak sama dengan Ahli Ijtihad yang dibicarakan dalam Ushul Fiqih.

f.        Masalah Kuantitas

Tidak ada batasan kuantitas (Banyaknya jumlah Ahlu Halli wal Aqdi) yang penting sanggup mewakili/ Representasi seluruh umat.

D.      JABATAN PUTRA MAHKOTA

Ada dua jalan untuk tercapai keimamahan: Pemilihan atau Penunjukan (Putra Mahkota).

a.       Kriteria Putra Mahkota

Sesuai dengan Kriteria seorang Imam (Dapat dipercaya, Kredibilitas[tsiqah], wara’, ikhlas, sanggup memberi nasihat kepada muslimin (hanya bisa dilakukan oleh seorang muslim).

b.      Keimamahan tidak diwariskan

Sistem keimamahan berbentuk pewarisan pemerintahan (monarki) sama sekali tidak mempunyai legitimasi dalam Islam.

c.       Kerelaan umat terhadap pengganti

Penunjukan harus merupakan cerminan dari aspirasi umum umat dan telah direstui oleh lebih banyak didominasi terbesar. Kesepakatan umat yakni prinsip dasar – kerelaan umat merupakan legitimasi kontrak keimamahan.

E.       PLURALITAS DAN PERSATUAN

-          Prinsipnya dihentikan mempunyai lebih dari 1 imam dalam satu waktu.

-          Sebagian ulama membolehkan adanya lebih dari 1 imam dalam satu waktu dengan syarat adanya perbedaan wilayah yang jauh yang dipisahkan oleh tanah kosong yang luas (pen. Seperti gurun) atau terpisah oleh laut.

F.       PERSATUAN UMAT ISLAM

Meskipun ada  lebih dari 1 imam lantaran adanya wilayah yang luas dan keterpisahan jarak, namun harus ada relasi yang sanggup menyatukan seluruh umat Islam.

SYARAT BERDIRINYA SEBUAH NEGARA

A.      KONTRAK KONTRAK LAIN

Selain kontrak keimamahan ada kontrak-kontrak lainnya. Imam mustahil menangani semua duduk kasus sendirian, kecuali dengan menunjuk wakil pelaksana. Tujuan dari kontrak pertama (Baiat kepemimpinan) yakni sebagai media untuk membagi tanggung jawab dan membuat forum lainnya.

B.      MANDATARIS DAN MENTERI EKSEKUTIF

Para ulama Fikih membagi perwakilan kiprah ke dalam 2 bagian:

a.       Perwakilan Mandataris

b.      Perwakilan Eksekutif

C.      PEMERINTAHAN BUKAN MILIK PRIBADI

Imam memperlihatkan mandat seluruh tugas  yang harus dilaksanaknnya kepada mandataris dan menterinya diberi keleluasaan dalam melaksanakan kiprah sehingga menteri seperti sebagai pemimpin Negara dan pemimpin Negara yang bahwasanya hanya menjadi pengawas umum.

D.      VARIASI KEPEMIMPINAN NEGARA

Kepemimpinan dari Imam dibagi menjadi 4:

a.       Yang punya kekuasaan umum dan bekerja pada bidang umum dinamakan MENTERI.

b.      Yang punya kekuasaan umum dan bekerja pada tempat khusus dinamakan GUBERNUR.

c.       Punya kekuasan khusus dan pada bidang Regional yang umum seperti; Qadhi, komandan militer, kejaksaan khusus dan pembagi sedekah.

d.      Punya Kekuasaan khusus dan bekerja pada bidang khusus; Qadhi daerah, pengatur perpajakan daerah.

Setiap Jabatan mempunyai syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh seorang yang akan duduk pada jabatan tersebut.

1.       KEMENTERIAN

Kementerian yang disebut dengan Al-Wizarah berasal dari kata Alwizru (beban), Alwazru(tempat berlindung), AlAzru (Punggung).

2.       KEMENTERIAN EKSEKUTIF

Ditunjuk oleh imam untuk menggantikan kedudukannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan tidak mempunyai kekuasaan independen.

Syarat menjadi menteri eksekutif:

a)      Terpercaya

b)      Jujur

c)       Tidak tamak

d)      Berbuat Netral

e)      Kuat Ingatan

f)       Pandai  dan cerdik

g)      Bukan golongan pengikut hawa nafsu

h)      Memiliki pengalaman dalam mengambil pendapat

3.       KEMENTERIAN MANDATARIS

Punya kekuasaan Independen dan kekuasaan umum dalam setiap permasalahan. Namun ada 3 macam hal yang tidak sanggup dilakukan oleh menteri mandataris:

a)      Tidak berhak memberi jabatan kepada orang yang dianggap mumpuni.

b)      Imam meminta persetujuan kepemimpinan dari pihak rakyat, sedangkan menteri tidak begitu prosudernya.

c)       Imam boleh meninggalkan perbuatan yang dilakukan oleh menteri, sementara menteri tidak sanggup meninggalkan begitu saja.

SYARAT GUBERNUR DAN MENTERI

A.      BERILMU (Kualifikasi Ijtihad)

Seorang Imam – begitu juga dengan menteri mandataris dan gubernur harus mengetahui ilmu-ilmu berikut:

1.       Ilmu tafsir dan ilmu hadits

2.       Sejarah Huum Islam

3.       Sejarah kenegaraan Islam

4.       Ilmu Ushul

5.       Ilmu Manthiq

6.       Ilmu-ilmu bahasa

Tidak bisa seorang mujtahid dengan ilmu-ilmu tersebut tanpa mengetahui perkembangan kehidupan ekonomi, kondisi sosial pada masa-masa terakhir ini, serta beberapa dasar lainnya lagi yang sesuai dengan kepentingan dan pembaruan sistem yang ada (Ilmu-ilmu politik, ekonomi dan perbandingan sosial).

B.      MENGETAHUI ILMU POLITIK, PERANG DAN ADMINISTRASI

Seorang imam, menteri dan gubernur harus mempunyai wawasan luas dalam urusan perpolitikan, perang dan Administrasi.

C.      KONDIS JIWA DAN RAGA BAIK

Pemimpin harus mempunyi jiwa keberanin, beran menegakkan hukum-hukum Tuhan dan perang serta mempunyai panca indra dan anggota tubuh yang baik sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin.

D.      BERLAKU ADIL DAN BERAKHLAK MULIA

Pemimpin harus mempunyai sifat Adil dan mempunyai perangai dan tingkah kemudian mulia (akhlakul karimah).

E.       MEMILIKI KUALIFIKASI KEPEMIMPINAN YANG PENUH (MUSLIM, MERDEKA, LAKI-LAKI DAN BERAKAL.

Yaitu; muslim, merdeka, pria dan berakal. Islam yakni persyaratan utama yang menentukan keabsahan kesaksian dan kepemimpinan. Keimamahan yakni jalan yang besar diberlakukannya syat-syarat ini cukup realistis dan terperinci mengingat tujuan utama dari kedudukan imam yakni untuk menerapkan aturan Islam.

DASAR SISTEM KENEGARAAN ISLAM

A.      PRINSIP NEGARA ISLAM

1.       Keadilan

2.       Persamaan dihadapan hukum

3.       Keadilan dan pembangunan

4.       Keadilan bagi kalangan minoritas

B.      SYURA

Sistem kenegaraan Islam harus memegang prinsip Syura (Sistem pemerintahan berjalan secara musyawarah untuk menentukan banyak sekali permasalahan.

C.      TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN

Tanggung jawab seorang pemimpin merupakan dasar kepemimpinan ketiga dalam pemerintahan Islam. Tanggung jawab seorang imam dalam Islam ada dua arah: pertama bertanggung jawab kepada umat dan kedua kepada Allah.

Tulisan ini yakni ringkasan dari Buku terjemahan berjudul Teori Politik Islam (DR. M Dhiauddin Rais). Untuk mengetahui klarifikasi dan dalil-dalil secara rinci silahkan baca buku tersebut.

Share this post